Pelantikan Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Paguyangan

Pelantikan Kepengurusan PKK Kec. Paguyangan

Paguyangan-(suara paguyangan.site)- Pemberdayaan Kesehahteraan Keluarga (PKK) merupakan suatu organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan kaum perempuan untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan Indonesia. PKK merupakan lembaga milik desa yang struktur organisasinya maupun programnya pun cukup jelas, yaitu sebanyak 10 program pokok yang pada dasarnya merupakan kebutuhan manusia. Diantaranya sandang, pangan, perumahan dan tata laksana rumah tangga, gotong royong, kesehatan, pendidikan dan ketrampilan, penghayatan dan pengamalan pancasila,dan sebagainya.

Sama halnya seperti organisasi lain, PKK juga mempunyai batasan dalam kepengurusan. Seiring dengan berakhirnya masa jabatan dari pengurus lama Tim penggerak PKK  Kecamatan, dan Tim penggerak PKK, 11 desa di kecamatan paguyangan Kabupaten Brebes,  maka diadakan pelantikan kepengurusan PKK, bertempat di Aula Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes Jawa Tengah, Senin(2/3/2020).

Edi Purwanto, selaku Dispermades Kabupaten Brebes menyatakan, Dana Desa untuk tahun 2020, bukan hanya untuk infrastruktur tetapi juga penguatan pemberdayaan masyarakat, salah satunya melalui pemberdayaan PKK.

"Dalam Musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) PKK harus siap dan aktif, harus punya usulan-usulan yang nantinya menjadi  rencana program kerja, salah satunya adalah perencanaan terhadap ekonomi produktif, seperti terbentuknya koperasi koperasi," ujar Edi.

Edi juga mengharap, PKK bisa menyumbangkan ide dalam kemajuan pembangunan desa.

"Janganlah sungkan-sungkan untuk menyumbangkan ide ataupun gagasan. Apabila memiliki ketrampilan membuat suatu barang produksi rumah tangga misalnya, maka tunjukanlah kepada yang lain, agar yang lain pun bisa melakukannya. Pengetahuan yang dibagikan, pasti akan bermanfaat bagi orang lain," ujarnya lagi memberi semangat.

Tasiroh, selaku ketua Tim penggerak PKK desa Pagojengan, merasa lega dan akan mencoba menggerakkan anggotanya untuk lebih maju lagi.

"Bismillah, saya akan mencoba membawa pagojengan lebih maju lagi, terutama di bidang pemberdayaan masyarakat, yakni untuk kelompok PKK desa kami," ungkap Tasiroh. (MD)

Related Posts:

Desa Wanatirta Anggarkan Rp 27 Juta Untuk BPD.

Foto saat bersama kades Wanatirta

Paguyangan - Kepala Desa Wanatirta Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes Lukman Hakim mengalokasikan anggaran untuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui APBDesnya sebanyak Rp 27.000.000,00.

Saat ditemui di Balaidesa Wanatirta Selasa (4/03/2020). Lukman sapaan akrab Kepala Desa Wanatirta ini mengatakan, tahun 2020 ini Desa Wanatirta baru bisa menganggarkan Rp 27.000.000,00

"Pengalokasian anggaran untuk BPD ini memang baru tahun ini, setelah dilakukan intervensi oleh Sekretariat Nasional Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (SEKNAS FITRA) bekerjasama dengan KOMPAK yang sudah melakukan kegiatan untuk tata kelola dan transparansi anggaran dari tahun 2019 kemarin." katanya.

Menurut Lukman, alokasi untuk BPD tersebut terdapat dari 2 sumber yaitu dari ADD sebesar Rp 12 juta dan dari DD sebesar Rp 15 juta.

" Alokasi yang dari ADD itu khusus untuk tunjangan BPD selama setahun, ya kurang lebih untuk ketua itu Rp 350 ribu dan 4 anggota masing-masing kurang lebih Rp 200 ribu. Sedangkan yang dari DD sebesar 15 juta itu antara lain untuk operasional dan Peningkatan Kapasitas BPD Desa Wanatirta." Jelasnya.

Masih menurut Lukman, BPD di Desa Wanatirta sudah difasilitasi tempat sekretariat yang nantinya dijadikan rumah aspirasi bagi warga Desa Wanatirta serta akan disiapkan juga komputer untuk menunjang serta meningkatkan kinerja BPD dalam membantu pemerintahan desa.

Sementara itu Vera Shinta selaku koordinator lapangan yang selalu mendampingi 3 desa binaan Seknas Fitra bersama Kompak ini merasa senang dengan respon dari kepala desa.

" Saya ikut senang dengan adanya penganggaran untuk BPD dari Desa Wanatirta, hal ini membutikan bahwa apa yang sudah kita lalui dan lakukan bersama dengan Pemerintah Desa Wanatirta membuahkan hasil. Semangat para Kepala Desa yang baru ini patut diapresiasi dan semoga mereka mampu menjadi virus kebaikan bagi desa yang lain, khususnya Kecamatan Paguyangan." Tandasnya.(AA)

Related Posts:

3 Desa Di Kecamatan Paguyangan Ikuti Workshop Pelembagaan Akuntabilitas Sosial.

Seminar Nasional


Jakarta - Sebanyak 8 orang perwakilan yang terdiri dari kades dan perwakilan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)  dari 3 desa di Kecamatan Paguyangan yaitu Desa Wanatirta, Desa Cipetung dan Desa Kedungoleng mengikuti kegiatan Seminar Nasional dan Workshop Pelembagaan Akuntabilitas Sosial untuk Mewujudkan Pemerintahan Desa yang Transparan dan Partisipatif di Hotel The Acacia Jakarta, Rabu (26/02/2020).

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas Fitra) bekerjasama dengan Australian Goverment dan Kemendes menghadirkan narasumber Budiman Sudjatmiko Penggagas Undang-undang Desa, Mochammad Nur Arifin Bupati Trenggalek, Misbah Hasan Sekretaris Jendral Fitra, Taufik Madjid Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa Republik Indonesia.

Budiman Sudjatmiko selaku penggagas undang-undang desa menjelaskan dari perpektif penggagas UU desa, bukan dari sisi birokrasinya, menurutnya UU desa lahir adalah untuk memfasilitasi aktivis pemberdayaan masyarakat.

"Undang-undang desa ini adalah undang-undang untuk memberikan kuasa anggaran kepada organisator rakyat, kepada inovator rakyat, kepada ilmuwan rakyat, kepada enterprenuer rakyat yang kemudian mereka nantinya menjadi kepala desa, jadi BPD, CEO BUMDes. Yang barangkali 5 tahun yang lalu mereka menjadi aktivis LSM atau aktivis mahasiswa yang kemarin pada ikut demo membela rakyat. Undang-undang ini untuk membiayai gerakan pemberdayaan rakyat." ungkap Budiman.

Sementara itu Bupati Kabupaten Trenggalek Mochammad Nur Arifin atau biasa dipanggil Cak Ipin berbagi pengalaman baik yang sudah dilakukan oleh Kabupaten Trenggalek setelah diintervensi oleh KOMPAK dan Seknas Fitra diantaranya adanya sekolah anggaran dan posko pengaduan oleh BPD di desa untuk tranparansi anggaran di desa.

"Di Kabupaten Trenggalek banyak sekali para orang-orang yang pintar kemudian mereka melakukan kritikan di media sosial, kritikan mereka sebenarnya bagus tapi kalo hanya di pos dimedia sosial hanya menjadi litetasi tanpa aksi itu sangat percuma tidak ada perubahan, karena pada dasarnya orang yang mengkritik itu tahu pemerintah harus bagaimana? Kemudian kita rangkul dan lahirlah program Festival Gagasan." Kata Cak Ipin.

Masih menurutnya, di Kabupaten Trenggalek juga ada program Adipura Desa dimana desa yang punya prestasi terkait dengan ekologi masalah air, lahan dan lainnya bagus akan diberikan piala Adipura Desa. Juga ada bantuan keuangan desa bagi desa yang mempunyai inovasi pelayanan publik terbaik. Jadi kita biasakan mereka untuk datang memberikan inovasi dan prestasi baru kita beri bantuan atau hadiah, bukan sebaliknya kita beri dulu.

Sementara itu Kepala Desa Kedungoleng Tasir (60), yang baru dilantik seminggu yang lalu mengatakan kegiatan seminar dan workshop ini sangat bagus.

"Saya selaku kades baru mendapatkan wawasan tentang pemerintah desa dan tata kelola desa yang baik, termasuk tugas dan fungsi BPD agar mereka bekerja dengan maksimal membantu desa. Apalagi BPD sudah mendapat ilmu tentang sekolah anggaran yang difasilitasi oleh fitra." ujarnya.

Salah satu perwakilan BPD Desa Wanatirta Mardiyanto (48) mengatakan waktunya kurang panjang.

"Kegiatan ini sangat bagus, sayangnya tadi kegiatannya agak molor. Sehingga waktu untuk sharing dengan narasumber menjadi kurang. Namun setidaknya saya juga mendapatkan informasi dan ilmu yang baru terkait dengan tata kelola desa yang baik dan transparan." Tandasnya. (AA)

Related Posts: