Puluhan Guru di Desa Cipetung Dilatih Sekolah Anggaran

Sekolah Anggaran oleh Fitra di Desa Cipetung Kecamatan Paguyangan (Dok SH)


Cipetung (suarapaguyangan.site)-Bertempat di gedung paud Desa Cipetung, Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes diadakan pelatihan penganggaran dan pengalokasian Dana Desa (DD), dengan acuan adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Des).

Acara di hadiri Kepala Desa Kusyati, Hery August Distrik Koordinator, Sutarko Ketua PTPD Kecamatan Paguyangan, CO Vera Sinta dan Umroh, Bani selaku Admin, unsur Pemdes, BPD, KPMD, LPM, Bidan Desa, Kader Posyandu, Selapanan, Guru Paud, Tokoh Pemuda dan PKK.

Hery August mengatakan, penganggaran dan pengalokasian dana di desa adalah wewenang Kades, alur penyusunanya adalah dari Musdus (musyawarah dusun) di lanjutkan ke Musdes (musyawarah desa), dan harus melibatkan lintas sektoral.

" Petani, pedagang, difabel, perempuan miskin dan tokoh masyarakat dan tentunya sebagai Tim Penyusun harus di anggarkan di Dana Desa (DD)," katanya, Kamis (19/9/2019) kemarin. 

Tambah Agus, akuntabilitas sosial harus selalu di gerakkan, inklusif yang artinya merangkum atau merangkul seluruh kegiatan, dan responsif gender sama dengan ada keadilan sosial antara laki laki dan perempuan.

Sementara itu, Kepala PTPD Kecamatan Paguyangan Sutarko menegaskan, musdus adalah musyawarah dusun,atau bentuk lainya sesuai kondisi lokal desa, di lakukan secara partisipatif, demokratis, transparansi, akuntabel, responsif gender dan inklusif.

Inklusif di sini terutama merangkul,anak anak,perempuan miskin, difabel dan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). 

Kegiatan ini didukung oleh Seknas Fitra melalui program yang akan merangkul desa lebih dekat lagi, dan lebih transparan.

Kontributor Suharti 

Related Posts:

12 Desa di Kecamatan Paguyangan Gelar Rembug Stunting

Rembug Stunting Desa di Kecamatan Paguyangan (Dok. NK)



Paguyangan (suarapaguyangan.site) - Dulu, kita beranggapan kalau setiap perawakan seseorang itu biasa biasa saja, tidak ada masalah, yang penting sehat. Namun di jaman sekarang, seorang anak yang terlahir dan kemudian tumbuh lebih pendek dibanding usia sebenarnya, ternyata cukup bermasalah, karena dikhawatirkan anak tersebut menderita stunting. 

Anak yang berpredikat stunting maka kemampuan otak dalam berpikir akan berkurang, sehingga nantinya akan tumbuh menjadi anak-anak yang kurang cerdas dan kwalitas sumber daya manusia secara otomatis akan menurun. Dan menurut beberapa Bidan Desa, ternyata di Kecamatan Paguyangan masih banyak anak-anak yang menderita stunting.

Hal tersebut yang kemudian mendorong Tim Pelaksana Inovasi Desa (TPID) Kecamatan Paguyangan untuk dapat bergerak cepat, bagaimana cara membantu agar masalah stunting dapat dituntaskan. Maka dibentuklah Rumah Desa Sehat (RDS) yang terbentuk di 12 Desa di Kecamatan Paguyangan, diantaranya Desa Ragatunjung, Taraban, Kretek, Cilibur, Pandan Sari, Wanatirta, Paguyangan, Cipetung, Kedungoleng, Winduaji, Pagojengan, dan Pakujati.

Basudin BA, selaku Ketua TPID mengatakan maksud dan tujuan dikukuhkannya pembentukan RDS di setiap Desa, di Kecamatan Paguyangan.

"Rumah Desa Sehat (RDS), merupakan suatu wadah yang didalamnya terdapat suatu struktur organisasi yang terdiri dari beberapa unsur masyarakat, diantaranya Kader Pembangunan Desa (KPM), Biden Desa, Kader Posyandu, Kader Paud, PKK maupun Selapanan. Kelompok tersebut nantinya akan bekerja, melaporkan setiap permasalahan yang ada di desa, terutama yang berkenaan dengan kesehatan, diantaranya masslah jamban dan stunting, yang nantinya akan menjadi usulan-usulan sebagai solusi dari masalah tersebut, dan usulan usulan tersebut akan di bawa ke Musyawarah Desa (Musdes)," jelas Basudin pada pembentukan salah satu RDS di Desa Paguyangan, Rabu ( 18/9).

Kepala Desa Paguyangan, Faqih Maulana, SH menerima baik adanya program baru dari Dinpermades Kabupaten tersebut.

"Adanya masalah stunting di Kecamatan Paguyangan, adalah suatu keprihatinan bagi kita, namun janganlah itu menjadi suatu aib, jadikan itu sebagai masalah yang harus kita sikapi bersama, bagaimana caranya agar kita bisa menjadi desa yang maju, dan bebas stunting," jelas Faqih.

Dalam rembug stunting tersebut dihadirkan pula Bidan Desa, untuk menjelaskan masalah stunting, mulai dari ciri-ciri, penyebab, sampai penanganan anak Stunting.

"Stunting adalah kondisi dimana tinggi badan anak tidak sesuai dengan tinggi badan anak pada umumnya. Stunting di sebabkan oleh pola asuh, pola makan, dan sanitasi yang kurang memadai. Adapun penanganannya dengan cara memperhatikan pola asuh anak, makan yang bergizi dan seimbang, serta menjaga kebersihan lingkungan terutama jamban.(NK)

Related Posts:

FITRA Latih Sekolah Anggaran Bagi Warga


Sekolah Anggaran doc NK


Kedungoleng (suarapaguyangan.site) - Sebanyak 30 peserta, yang terdiri dari kelompok perempuan Desa Kedungoleng, Kecamatan Paguyangan, Kamis(12/9) lalu mengadakan pertemuan di Aula Balai Desa Kedungoleng. 

Mereka menghadiri undangan yang diselenggarakan oleh Forum Indonesia Untuk Transparasi Anggaran, atau yang disingkat dengan istilah FITRA. Program tersebut merupakan program perdana yang diluncurkan oleh FITRA bekerjasama dengan Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan Kesejahteraan (KOMPAK).

Herry Agus, selaku Koordinator Fitra, beserta rekan-rekan mengutarakan maksud dan tujuan mengadakan pertemuan tersebut diantaranya akan melakukan kegiatan sekolah anggaran desa dan sekaligus melakukan penguatan terhadap lembaga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang dinilai masih lemah.

"Program perdana yang kami luncurkan ini bertujuan untuk mendorong transparansi, sekaligus peran masyarakat dalam ikut serta mengelola Dana Desa, serta memaksimalkan fungsi BPD dalam bidang perencanaan anggaran, sebagai penampung dan penyalur aspirasi masyarakat," jelas Herry Agus.

Pendamping Lokal Desa Kedungoleng (PLD), Amirudin menambahkan, Sekolah Anggaran Desa dilaksanakan di tiga desa di Kecamatan Paguyangan yang kembali menjadi "piloting project" atau desa percontohan setelah sebelumnya juga menjadi desa percontohan dalam pembentukan kelompok Selapanan tahun lalu, yaitu Cipetung, Wanatirta, dan Kedungoleng.

Amirudin juga menambahkan, sebelum dilaksanakan kegiatan sekolah anggaran desa, kita harus tahu apa perbedaan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

"RPJM, dilakukan setiap enam tahun sekali dan dilakukan pada saat pelantikan Kepala Desa baru. Sedangkan RKP dilakukan setiap satu tahun sekali, di mana setiap usulan usulan warga akan ditampung dan digodok oleh tim sebelas yang nantinya apabila disetujui akan menjadi usulan yang terealisasi di tahun berikutnya," jelas Amirudin.

Sumarni (40), salah satu perwakilan Kelompok perempuan merasa senang karena kegiatan dari Sekolah Anggaran Desa tersebut tidak jauh berbeda dengan kegiatan sebelumnya.

"Alhamdulillah, ternyata pemberdayaan masyarakat, terutama yang menyangkut kaum perempuan terus menerus digalakkan, sehingga kami bisa berperan aktif dalam setiap kegiatan di desa," Imbuh Sumarni.(NK).

Related Posts:

Desa Wanatirta siap sukseskan Sekolah Anggaran

Doc. Sekolah Anggaran Desa

Wanatirta (suarapaguyangan.site)- Tim program Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA) bekerja sama dengan Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK) yang didukung oleh DFAT Australia di Indonesia melanjutkan kegiatan Sekolah Anggaran (Sekar) desa di balai desa Wanatirta, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes, kamis (5/9) kemarin

Koordinator kabupaten Brebes, Herry August menyampaikan bahwa program ini dilaksanakan di tiga desa dampingan, yaitu Deda Cipetung, Wanatirta dan Kedungoleng yang nantinya bisa diimplementasikan ke desa lain di Kabuoaten Brebes sehingga semua akan menjadi desa melek anggaran.

"Pada program ini akan ada penguatan mutu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sehingga bisa menjadi mitra pemerintahan desa dalam pembuatan anggaran dan program yang bermanfaat untuk kemajuan desa," tegas Agus.

Selanjutnya Kepala Desa Wanatirta, Lukman Hakim sangat mendukung program ini.

"Dengan adanya kegiatan semacam ini kami sangat mendukung  lebih terbuka terkait anggaran dan melek anggaran untuk semua kelembagaan yang ada di desa karena pemerintah desa tidak bisa kerja sendiri, tapi butuh semua elemen bergerak agar target pembangunan sumber daya manusia dan sumber daya alam di desa bisa didayagunakan dan dikembangkan guna menuju Wnatirta lebih maju di masa mendatang" ungkap Lukman.

Pendamping desa Masudin Ibnu Nu'mar mengatakan, kegiatan ini selain memberikan pemahaman tentang rencana anggaran juga diharapkan BPD dan tim yang terkait mengerti langkah pembuatannya sehingga akan tercapai inklusif dan responsif gender didalamnya.

Dari kelompok selapanan Mukmin merasa senang

"Saya senang adanya program ini, karena masyarakat dapat terlibat sehingga bisa ikut menyumbangkan pendapat yang menjadi ganjalan warga selama ini. (VS)

Related Posts:

Seknas Fitra Kenalkan Sekolah Anggaran Desa di Kabupaten Brebes

Doc. Kegiatan Sekar Desa di Desa Cipetung

Cipetung (suarapaguyangan.site)- Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA) bekerja sama dengan Kolaborasi Masyarakat Pelayanan Untuk Kesejahteraan (KOMPAK) mengadakan kegiatan Sekolah Anggaran Desa (Sekar Desa) di Aula balaidesa Cipetung, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes Jawa Tengah , Rabu (28/8).

District Coordinator Kabupaten Brebes Herry August menegaskan, program ini adalah program kelanjutan KOMPAK yang bekerja sama antara Indonesia dan Australia, Kegiatan utamanya adalah memperkenalkan bagaimana Sekolah Anggaran Desa dan Penguatan kelembagaan BPD.

"Kegiatan Sekar Desa ini bertujuan untuk pembangunan desa yang inklusif dan responsif gender, serta upaya untuk memaksimalkan peran dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa ( BPD) serta lembaga masyarakat lainya dalam upaya mengatur dan menjalankan pembangunan di desa," tegas Agus.

Agus juga menambahkan,  betapa pentingnya sebuah transparansi untuk anggaran di tingkat desa, dan kegiatan ini untuk upaya keberpihakan dan Perbedaan Sosial serta ada keadilan gender antara laki laki dan perempuan, dan ini adalah salah satu Moto SEKNAS FITRA.

Sementara itu, Kepala Desa Cipetung Kusyati mengungkapkan rasa syukur dengan adanya kegiatan Sekar Desa, 

" Kegiatan ini dapat membatu pemerintahan  desa terutama dalam tiga pelayanan dasar yaitu pendidikan, kesehatan dan Adminduk, serta dapat menimba ilmu agar BPD yang selama ini kurang maksimal bekerja bisa lebih maksimal lagi, " tandasnya. 

Selanjutnya, Narasumber Masudin Ibnu Nu'mar menjelaskan, sebelum merencanakan pembangunan harus mengetahui dulu berapa anggaran yang ada, dan dari mana anggaran tersebut nantinya, RPJMDes di tetapkan  dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan kepala desa yang baru,RKPDes di susun mulai bulan juli tahun berjalan,RPJM Des di lakukan oleh kades dan di selenggarakan oleh BPD.

Hal senada juga di sampaikan District Coordinator Kompak di Brebes Himawan Fuady mengatakan bahwa Kompak membantu Kecamatan untuk memperkuat kapasitas desa,dan pentingnya aspirasi masyarakat untuk mempermudah perencanaan pembangunan, terutama 3 pelayanan dasar yaitu Pendidikan, Kesehatan dan Adminduk; kemudian BPD harus mampu memahami membaca skil pembangunan desa tentang RPJM Desa dan RKP Desa yang di atur di Permendagri nomor 110.

Dari kelompok Selapanan Warno berharap Program ini  mempermudah pembuatan Akta Kelahiran, karena masih ada keluarga miskin yang belum mempunyai akta kelahiran, dan semua masyarakat dapat berperan aktif. (SH editor LA)

Related Posts:

80 Balita Desa Pagojengan Mendapatkan Vitamin A

Pemberian Vit. A Desa Pagojengan doc Mardianah


Pagojengan (suarapaguyangan.site) - Ada 85 Balita mendapatkan vitamin A gratis di Dukuh Glempang, Desa Pagojengan, Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes di Posyandu Nusa Indah. Bulan Vitamin A diberikan setiap bulan Februari dan Agustus tiap tahunnya. Jum'at (9/8/2019) kemarin.

Kali ini saat pemberian vitamin A Kader posyandu dan petugas kesehatan dibantu oleh mahasiswa KKN Universitas Jendral Soedirman (Unsoed) Banyumas, yang kebetulan sedang melakukan kuliah kerja nyata di desa tersebut.

Bidan Desa Pagojengan Herni Amd. Keb, mengatakan, Vitamin A sangatlah penting untuk kesehatan mata balita, karena dapat mencerahkan mata dan menjaganya sampai usia dewasa, bahkan sampai usia lanjut, jika memang ibu dari balita, rajin membawa balita nya ke posyandu.

Herni juga menambahkan, sesuai dengan rekomendasi WHO, usia yang disarankan untuk menerima suplementasi vitamin A adalah bayi berusia 6-11 bulan dan anak usia 12-59 bulan. Pada bayi usia 6-11 bulan, kapsul vitamin A diberikan satu kali selama rentang waktu tersebut dengan dosis 100.000 IU (international unit). Sedangkan pada anak usia 12-59 bulan, kapsul vitamin A diberikan setiap 4 hingga 6 bulan sekali dengan dosis 200.000 IU setiap pemberian.

Vitamin A dibuat dalam bentuk kapsul lunak berisi cairan, yang ujungnya dapat digunting dan isinya diberikan kepada anak lewat mulut (diminum). Kementerian Kesehatan sendiri sudah mengeluarkan peraturan mengenai kapsul vitamin A, untuk menjamin bahwa produk yang beredar selama Bulan Kapsul Vitamin A aman, bermanfaat, dan bermutu.

Berdasarkan peraturan tersebut pula, dilakukan penyeragaman warna kapsul vitamin A. Kapsul berwarna biru adalah kapsul yang berisi vitamin A dalam bentuk retinol palmitat atau retinol asetat sebesar 100.000 unit. Ini digunakan untuk bayi usia 6-11 bulan.

Sedangkan kapsul berwarna merah mengandung vitamin A sebesar 200.000 unit dan digunakan untuk anak usia 12-59 bulan. Jika kapsul vitamin A warna merah kosong, anak usia 12-59 bulan dapat mengonsumsi 2 kapsul vitamin A warna biru.

Sementara itu, Nila Ibu yang mempunyai balita bernama naya sangat senang dengan di adakannya pemberian vitamin A ini. 

" Alhamdulillah, dengan adanya pemberian vitamin A ini, saya menjadi tidak khawatir akan kesehatan mata anak saya, saya sangat berterima kasih pada pemerintah, karena sudah memperhatikan kami," pungkasnya. (MD/BU)

Related Posts:

Peran Perempuan Penting Dalam Penanggulangan Bencana

Kegiatan Pelatihan di RM Mbok Berek Brebes

BREBES (suarapaguyangan.site)- Bencana sangat berdampak pada masyarakat terutama jiwa, materi maupun psikologis, mata pencaharian, produktifitas dan kualitas hidup korban sekaligus beban pada keluarga. Hal itu dikatakan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Brebes dr.Sri Gunadi, Kamis (28/6).

Saat pembukaan Pelatihan Bagi Kader Pendamping Perempuan Korban Bencana Provinsi Jawa Tengah, Gunadi mengungkapkan, bencana yang sering terjadi di Kabupaten Brebes yaitu tanah longsor, banjir, rob atau abrasi, kebakaran, angin puting beliung yang kebanyakan korban adalah perempuan, anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, ibu pasca melahirkan dan kelompok rentan lainya.

"Korban memang banyak kelompok rentan dan juga anak-anak. Apalagi seorang ibu yang baru selesai melahirkan, sulit untuk menyelamatkan diri," kata Gunadi.

Ketua Forum Pengurangan Resiko Bencana Jawa Tengah, Julia Eko Nugroho mengatakan, dalam penanggulangan bencana peran perempuan sangat penting, karena data korban bencana terbesar adalah perempuan dan anak. Pemahaman tentang kebencanaan belum menyentuh perempuan, sehingga perlu pendekatan gender untuk melakukan pengurangan resiko bencana.

"Ini ditunjukan pada perempuan dan sangat strategis kalau diberdayakan dalam usaha penanggulangan bencana. Karena sekarang mereka belum terlibat dalam mendorong partisipasi untuk ikut mengontrol, menentukan, dan memonitoring terhadap upaya itu," katanya.

Senada dengan hal itu, perwakilan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Jawa Tengah, Sri Dewi Indrajati mengatakan, penanganan bencana tidak bisa diselesaikan dengan cara yang sama antara korban laki-laki, perempuan, orang tua, orang sakit, disabilitas.

"Penanganan bencana harus ada responsif gender karena data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) perempuan memiliki risiko 14 kali lebih tinggi menjadi korban bencana dibanding laki-laki," tuturnya.

Dia melanjutkan, risiko tinggi perempuan menjadi korban bencana, karena naluri perempuan yang ingin melindungi keluarga dan anak-anaknya, sehingga mereka mengabaikan keselamatan diri sendiri. Selama ini, penanganan korban bencana diperlakukan sama, sehingga hak perempuan sering diabaikan.

"Dengan pelatihan ini diharapkan kader nantinya dapat menularkan pengetahuan ini kepada perempuan-perempuan yang ada di sekitar atau di desanya, yang memang desa itu rawan bencana, lanjutnya. 

Lidia Alfi salah satu kader dari Satgas PPA mengaku senang mengikuti pelatihan.

"Dengan terlibat dalam pelatihan ini saya mendapat banyak pengetahuan tentang bencana dan bagaimana peran perempuan dalam membantu korban sangat penting terutama untuk perempuan dan anak. Setelah pelatihan ini bisa menularkan ilmu yang di dapat," ungkapnya. (LA/EF)

Related Posts: